Dalam kesempatan ini Alhamdulillah
Bapak Kepala DIKNAS ada di tempat. Beliau memberikan banyak masukan
untuk KAMMI. Sebagai organisasi yang besar dan sudah menasional maka
beliau menyarankan agar KAMMI juga berperan aktif dalam mengawasi dan
memberikan masukan serta ide-ide cemerlang untuk mengatasi problematika
permasalahan pendidikan di Ponorogo.
Salah satu yang
dibahas dalam silaturahmi itu adalah terkait dengan pendidikan gratis.
Bapak Kepala DIKNAS Ponorogo menyampaikan bahwa pendidikan gratis memang
sudah digulirkan, namun jika sekolah mengadakan penarikan maka Diknas
juga sudah membuat aturan dan SOP untuk mengaturnya. Salah satunya,
penarikan diperbolehkan asalkan disetujui oleh komite Sekolah.
Terkait pemerataan pendidikan, beliau menyampaikan bahwa di Ponorogo pendidikan sudah merata khususnya untuk SD sampai SMA. Di semua kecamatan
sudah ada SD, SMP dan SMA. Ini harapannya siswa dapat malanjutkan dari
SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Namun yang terjadi saat ini kebanyakan
siswa yang berada di desa lebih suka melanjutkan ke kota. Ini juga
menjadi problematika yang akhirnya sekolah yang di kecamatan harus
bekerja ekstra untuk mencari siswa.
Factor yang
berpengaruh terhadap konsisi lebih sukanya siswa ke kota ada banyak.
Salah satunya adalah keinginan dari siswa itu sendiri. “masak SD di
Desa, SMP di desa lagi?” atau “SMP di Desa, masak SMA di Desa lagi?” dan
komentar lain dari siswa. Termasuk dari kader KAMMI yang mayoritas dulu
bersekolah di kota. “Ya memang ini tidak bisa dihindari dan itu
pilihan” kata Bapak Dinas Pendidikan Kab Ponorogo.
Terkait permasalahan
penerimaan siswa baru, Bapak Kepala Diknas menyampaikan bahwa diknas
telah membuat membuat aturan baku dalam penerimaan siswa baru. Jumlah
siswa yang diterima ini disesuaikan salah satunya dengan jumlah ruangan.
Jika ruangan berkapasitas 3 kelas, maka sebanyak 3 kelas itu pulalah
kuota penerimaan siswa baru.
Saat ditanya terkait
dengan pondok yang menyelenggarakan sekolah formal, beliau tidak
memberikan banyak keterangan karena memang itu tidak menjadi wewenang
beliau. “untuk masalah itu menjadi wewenang Depag. Saya kurang tahu
bagaimana kebijakan depag.” Jawab Beliau.
Terkait dengan
kenakalan remaja, beliau dulu pernah mencanangkan operasi sayang melalui
salah satu bidang di DIKNAS. Beliau juga menyampaikan bahwa hari Rabu
kemarin sudah tanda tangan kesepakatan untuk memasukkan materi wawasan
lalu lintas melalui mata pelajaran PKN keada siswa SMA.
Wah keren sekali gan Sekolah di PONOROGO
BalasHapus